P. Sidimpuan, informasirakyat.com
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( AMPUH ) mendesak aparat penegak hukum ( APH ) memeriksa Kepala Badan Keuangan Daerah ( BKUD ) P. Sidimpuan, pejabat pembuat komitmen ( PPK ) dan Bendahara.
Ini terkait sejumlah kegiatan swakelola di Badan Keuangan Daerah, seperti belanja perjalanan Dinas, pengadaan ATK, belanja penggandaan dan lainnya.
Demikian ditegaskan aktivis AMPUH Muhammad Hadi Susandra Lubis kepada awak media ini ( 20/10 ) di P. Sidimpuan
Biaya yang dianggarakan untuk kegiatan dimaksud tidak tanggung sehingga bila dihitung berdasarkan akal sehat sangat tidak masuk akal, ujar Hadi.
Bahwa belanja perjalanan dinas, telah menjadi rahasia umum yang kental dengan indilasi ” permainan kotor para pejabat “, tegas Hadi.
P.ejabat membuat laporan pertanggung jawaban layaknya riil dilaksanakan, tetapi pada kenyataannya belanja perjalanan dinas yang dianggarkan diduga tidak sesuai kebutuhan, tandas Hadi.
Untuk itu diminta kepada APH melalui media ini untuk memanggil dan memeriksa ke Tiga pejabat dimaksud, pinta Hadi.
Terlalu mulus anggaran belanja perjalanan dinas dan kegiatan lainnya, tak tersentuh hukum, tutup Hadi.
( Tim ).
