Medan | informasiRakyat.com
370 an lebih pengusaha konstruksi ditindak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) lantaran korupsi dengan modus fee proyek.
Sejauh ini, KPK sudah menindak kurang lebih 370-an pelaku usaha, umumnya menyangkut perkara suap, gratifikasi. Dari pengalaman kami juga, pengadaan barang dan jasa terutama konstruksi itu sangat rawan korupsi.
Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata pada Seminar Hakordia 2022 bagi para pelaku usaha bertajuk. Optimalisasi Permen PUPR 08/2022” dan “Kebijakan Royalti Lagu dan Musik” di Kota Medan, (30/11/22).
Jadi kegiatan pengadaan barang jasa ( PBJ ) terutama pekerjaan konstruksi sangat rawan korupsi, peraktik suap dan gratifikasi yang terjadi.
Pada peraktiknya pengadaan barang jasa pemerintah modus penyelenggara negara meminta fee proyek di kisaran 10% dari nilai proyek itu di awal.
Lantas sang pengusaha pun memberikan fee tujuannya untuk mendapatkan proyek, selanjutnya apa yang terjadi, tentu mengurangi kualitas maupun kuantitas proyek yang dibangun untuk menutupi fee tersebut.
Bayangkan, target kualiatas jalan misalnya 5 tahun, tapi kalau disana-sini ada pungutan fee, sehingga material yang direalisasikan kurang, maka pasti kualitasnya juga turun, makanya, sering terjadi setelah beberapa bulan, proyek pembangunan sudah rusak, tegas Alex.
KPK mendorong para pelaku usaha sebagai pahlawan keuangan dapat menjalankan bisnisnya secara berintegritas, harap beliau.
Para pengusaha memiliki peranan vital dalam kemajuan suatu wilayah. Karena aktivitas usahanya menggerakkan perekonomian masyarakat, sekaligus berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak, tegas beliau.
Banyak perkara suap dan gratifikasi yang melibatkan para pengusaha demi melancarkan proyeknya, baik untuk mendapatkan proyek baru maupun penerbitan izin, sebutnya.
Untuk diketahui bersama peran para pengusaha penting bagi ekonomi daerah, saya menyebutnya Pahlawan Keuangan yang sebenarnya. Untuk itu, kami berharap agar bapak/ibu profesional, akuntabilitas, dan integritas, itu harus menjadi pegangan bapak/ibu semua dalam jalankan kegiatan usahanya, terang Alex.
Sementara Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pun mengimbau agar para pengusaha di wilayahnya menjalankan kegiatan bisnis tanpa korupsi, sebab, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi alam yang melimpah, tanpa perlu korupsi.
Mari bapak-ibu semua, kita berkolaborasi cegah korupsi, jangan lakukan korupsi, kita punya sumber daya alam melimpah, sumber daya manusia unggul, ajak Edy.
Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin memaparkan program Sistem Manajemen Anti Pencegahan Korupsi (SMAP) untuk mencegah korupsi di sektor swasta.
Sistem tersebut dapat diunduh secara gratis di laman KPK dan dipenuhi kriteria antikorupsinya untuk dipantau.
Silakan jalankan usaha, silakan cari untung, tapi jaga integritas, jangan suap, ujar Aminudin.
Lanjut Aminudin, pihaknya membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) di tiap wilayah untuk cegah korupsi badan usaha.
KAD tersebut menjadi wadah berdialog dalam pembahasan upaya-upaya penyehatan iklim usaha yang bersih dan bebas dari korupsi dan dapat menguraikan masalah-masalah yang dihadapi antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah, terangnya.
Kegiatan yang berlangsung 4 jam, dihadiri lebih dari 100 pengusaha se-Provinsi Sumatera Utara, dimana kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju (Road to) Hakordia 2022 di Provinsi Sumatera Utara dari ( 29-30 November 2022 ). ( Red )
