Tapsel – Ketua Partai Bulan Bintang Kab Tapanuli Selatan ( PBB Kab Tapsel ) tantang Bupati dan Ketua DPRD Tapsel debat secara terbuka terkait sejumlah produk hukum yang dikeluarkan pemda Tapsel.
Selama ini kerab diagung agungkan dengan predikat wajar tanpa pengecualian ( WTP ) dari BPK RI Perwakilan Sumut bahkan terlena.
Pada hal dibalik itu menyipan suatu permainan kotor yang terindikasi terstruktur dan massif dari tingkat kab hingga ke kecamatan.
Demikian ditegaskan Ketua PBB Tapsel M Hadi Susandra Lubis kepada awak media ini melalui selulernya pada ( 21/09 ) malam.
Episode saat ini mengangkat legalitas BUMD yang terindikasi cacat hukum, berikut dengan PT TSM dan PT ANA.
Diketahui BUMD Tapsel dibawah kepemimpinan Syahril ini mengurusi ke dua perusahaan tersebut.
Pertanyaannya sederhana saja, kontribusi apa yang diberikan BUMD kepada pemerintah daerah Tapsel yang selama ini dana diglontorkan ke BUMD pantastis, notabene membebani APBD Tapsel, tegas Hadi.
Bukankah sedianya BUMD itu ada dapat membuka lapangan pekerjaan dan dapat mempekerjakan warga Tapsel yang belum memiliki pekerjaan, ujar Hadi.
Tapi yang terjadi BUMD ada kabarnya sebagai ATM atau mencetak rupiah untuk pihak pihak tertentu, jadi ini tidak bisa dibiarkan, ungkap Hadi.
Melalui media ini, saya tantang Bupati Tapsel Dolly Pasaribu dan Ketua DPRD Basit untuk debat terbuka seputar BUMD, tandas Hadi.
Kita buka seterang terangnya aturan menyangkut pendirian dan kepengurusan BUMD, PAD yang dihasilkan BUMD dari PT TSM dan PT ANA yang kabarnya penerima dana dari PT AR, termasuk dana CSR dari perusahaan yang di Tapsel serta PAD dari Dinas atau OPD lainnya, sebut Hadi.
Intinya, mari kita kupas satu persatu baik yang telah di perda kan Rp 1,3 T lebih di Ta 2022, apakah ini kebenarannya atau seberapa banyak lagi yang terselubung, kata Hadi. ( SL ).
